Puluhan tunawisma di Bandung terjaring razia, mayoritas berasal dari luar daerah, menimbulkan perhatian publik dan berbagai reaksi.
Bandung baru-baru ini menggelar razia tunawisma yang mengejutkan publik. Puluhan orang terjaring, dan ternyata banyak dari luar daerah. Apa penyebabnya, dan bagaimana kondisi mereka setelah razia? Simak selengkapnya di Homeless berikut.
Puluhan PPKS Terjaring Razia Dini Hari Di Bandung
Puluhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk tunawisma, pengemis, gelandangan, dan pemulung, terjaring razia yang digelar di berbagai titik Kota Bandung pada Sabtu (14/2/2026) dini hari. Kegiatan ini dilakukan untuk menertibkan aktivitas PPKS yang meningkat menjelang bulan Ramadan.
Razia dijalankan oleh dua regu petugas gabungan, yang menelusuri ruas jalan strategis dan titik keramaian. Regu pertama bergerak dari Simpang Lima pukul 02.30 dini hari, menelusuri jalan-jalan utama, dan berkumpul di Masjid Raya Bandung sebagai titik akhir.
Sementara itu, regu kedua memulai operasi dari Jalan Suniaraja dan mengakhiri penjangkauannya di Pendopo Kota Bandung. Tujuan utama dari strategi dua regu ini adalah memastikan tidak ada PPKS yang terlewat di titik-titik rawan, sehingga penertiban lebih efektif dan tertib.
Profil PPKS Yang Terjaring Dan Statistik Lengkap
Berdasarkan hasil rekapitulasi, sebanyak 79 PPKS berhasil terjaring. Jumlah PPKS yang terjaring terdiri atas 53 gelandangan, 17 pemulung, 4 lansia, 2 penyandang disabilitas mental, dan 3 anak yang terlantar. Angka ini menunjukkan keberagaman kelompok yang membutuhkan perhatian sosial di kota besar.
Dilihat dari usia, data menunjukkan ada 1 balita, 2 anak-anak, 52 orang dewasa, dan 24 lansia. Sementara dari sisi jenis kelamin, mayoritas adalah laki-laki sebanyak 68 orang, dan perempuan sebanyak 11 orang, menunjukkan bahwa tunawisma pria mendominasi ruang publik pada dini hari.
Mayoritas PPKS yang terjaring, sekitar 75 persen, berasal dari luar Kota Bandung. Sebanyak 77 orang difasilitasi untuk kembali ke daerah asalnya melalui koordinasi yang matang dengan berbagai pihak, mengindikasikan adanya mobilitas sosial yang tinggi dan migrasi penduduk ke Bandung untuk mencari penghidupan.
Baca Juga: Kemensos Catat Kebutuhan 62 Lansia di Kepulauan Seribu, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Proses Identifikasi Dan Pemulangan PPKS
Disdukcapil Kota Bandung melakukan pemeriksaan biometrik bagi PPKS yang tidak memiliki identitas resmi. Langkah ini penting agar data setiap individu tercatat dengan akurat dan mempermudah proses pemulangan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Bagi PPKS yang berasal dari luar daerah, pemulangan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Hal ini memastikan bahwa warga yang dipulangkan tidak hanya kembali dengan aman, tetapi juga tercatat secara administratif di daerah asalnya.
Selain pemulangan, pemerintah kota menyiapkan layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi warga lokal. Program ini bertujuan membantu mereka memperoleh keterampilan, mengurangi risiko kembali menjadi tunawisma, dan meningkatkan kemandirian sosial serta ekonomi.
Kolaborasi Lintas Instansi Untuk Penertiban
Razia PPKS ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, termasuk Dinsos, DP3A, KPAD, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMKP, DPKP, DLH, DSDABM, serta Satpol PP Kota Bandung. Sinergi ini membuat kegiatan berjalan lebih efektif, terstruktur, dan menyeluruh.
Pendekatan kolaboratif memungkinkan setiap tahap—dari identifikasi, pemulangan, hingga pendampingan sosial—dilakukan dengan koordinasi maksimal. Hal ini mengurangi risiko kesalahan prosedur dan memastikan setiap PPKS ditangani sesuai regulasi.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan PPKS. Kepala Dinsos Kota Bandung, Yorisa Sativa, menekankan pentingnya menjaga kebersihan ruang publik sambil memberikan perlindungan dan kesempatan hidup layak bagi warga yang membutuhkan.
Dampak Razia Dan Langkah Tindak Lanjut
Razia ini memperlihatkan tantangan kesejahteraan sosial di perkotaan. Tingginya persentase PPKS dari luar kota menunjukkan perlunya strategi antisipatif untuk menghadapi mobilitas sosial yang meningkat. Kota besar seperti Bandung menjadi magnet bagi warga dari daerah lain yang mencari penghidupan.
Langkah tindak lanjut yang telah direncanakan meliputi penjangkauan lanjutan, pemberian layanan rehabilitasi sosial, dan program pemberdayaan ekonomi. Strategi ini bertujuan menurunkan angka tunawisma, sekaligus memberikan kesempatan bagi PPKS untuk hidup lebih mandiri dan terhormat.
Selain itu, pemerintah kota menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Dukungan warga sangat dibutuhkan agar ruang publik tetap bersih dan aman, sementara PPKS mendapatkan perlindungan, bimbingan sosial, dan peluang untuk memulai kehidupan yang lebih layak.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari jabar.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari rri.co.id