Setiap gepeng yang dipulangkan ke kampung halaman sering kembali lagi ke Denpasar, menciptakan dilema panjang Dinsos.
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Denpasar menghadapi dilema pelik, penanganan gelandangan, pengemis (gepeng), manusia silver, dan orang terlantar. Fenomena ini semakin kompleks karena banyak yang dipulangkan justru kembali ke Pulau Dewata, menciptakan lingkaran setan yang menguras energi dan sumber daya.
Temukan rangkuman informasi menarik lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Homeless.
Gelombang Gelandangan Dari Luar Daerah
Fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) di Denpasar menunjukkan tren mengkhawatirkan. Kepala Dinsos Denpasar, I Gusti Ayu Laxsmy Saraswaty, menyatakan mayoritas gepeng berasal dari Jawa Barat, dengan usia beragam, 20–70 tahun. Kondisi ini mencerminkan masalah sosial kompleks, tidak hanya di Denpasar tetapi juga di daerah asal mereka.
Kasus keluarga dari Medan yang terlantar setelah satu-dua bulan tidak sanggup membayar sewa kos menjadi bukti nyata. Kisah ini menyoroti kerapuhan ekonomi dan kurangnya jaring pengaman sosial yang memadai di daerah asal. Mereka mencari penghidupan di Denpasar, namun justru terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang lebih dalam.
Kedatangan gepeng dari luar daerah ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program pemberdayaan dan pencegahan di tingkat regional. Migrasi gepeng ke Denpasar adalah cerminan dari masalah yang lebih besar, menuntut pendekatan holistik yang melibatkan kerja sama lintas daerah untuk menemukan solusi berkelanjutan.
Dilema Pemulangan Dan “Tradisi” Kembali
Dinsos Denpasar memiliki standar pelayanan minimal, termasuk memulangkan gepeng ke daerah asal. Namun, Laxsmy menuturkan bahwa banyak dari mereka yang sudah dipulangkan justru kembali lagi ke Bali. Fenomena ini disinyalir karena mereka tahu akan mendapatkan makanan dan fasilitas pemulangan, memicu semacam “siklus” keberangkatan dan kepulangan yang berulang.
“Pandangan mereka mungkin kalau terlantar pun di sini dikasih makan, lalu dipulangkan. Jadi mereka datang lagi,” ujar Laxsmy. Pola ini menunjukkan adanya celah dalam sistem penanganan. Mereka bahkan tidak langsung ke Denpasar, melainkan bermukim di Tabanan terlebih dahulu sebelum kembali ke Denpasar, menandakan adanya strategi adaptasi.
Situasi ini menjadi dilema serius bagi Dinsos. Efektivitas program pemulangan menjadi dipertanyakan, mengingat sumber daya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil jangka panjang. Diperlukan evaluasi mendalam dan strategi baru yang lebih komprehensif untuk memutus rantai “tradisi” kembali ini.
Baca Juga: Rahasia Terkuak! Mengapa Kampus Papua Jadi Kunci Utama Perubahan HAM Indonesia?
Kendala Administrasi Dan Masalah Kemanusiaan
Salah satu kendala utama yang dihadapi Dinsos Denpasar adalah masalah administrasi kependudukan. Banyak gepeng yang diamankan tidak memiliki kartu identitas atau bahkan belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik. Ini menyulitkan proses identifikasi, verifikasi, dan koordinasi dengan daerah asal.
Aspek kemanusiaan menjadi prioritas, terutama saat gepeng sakit. “Sesuai prinsip kemanusiaan, kalau ada yang sakit kami bawa ke rumah sakit untuk berobat. Namun saat dicek, ternyata tidak ada identitasnya,” jelas Laxsmy. Hal ini menimbulkan kompleksitas dalam penanganan medis dan biaya, mengingat tidak adanya data identitas yang jelas.
Kasus-kasus tragis seperti gepeng dan manusia silver yang terkena HIV/AIDS dan ditolak keluarga saat dipulangkan, atau orang terlantar yang meninggal dunia namun jenazahnya ditolak keluarga, menggarisbawahi urgensi masalah ini. Dinsos harus bekerja ekstra, bahkan berkoordinasi dengan yayasan dan paguyuban untuk pengurusan jenazah, seperti pemakaman di Kampung Jawa.
Upaya Penertiban Dan Pembinaan Berkelanjutan
Pada Kamis (15/1/2026), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar melakukan penertiban yang berhasil menjaring 18 pengemis, gelandangan, pengamen, hingga badut. Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan, sebuah langkah awal dalam upaya penanganan.
Penertiban ini merupakan bagian dari upaya Dinsos dan Satpol PP untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan pembinaan kepada para gepeng. Namun, pembinaan saja tidak cukup. Dibutuhkan program rehabilitasi sosial yang terpadu, termasuk pelatihan keterampilan dan pendampingan psikologis, agar mereka tidak kembali ke jalanan.
Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat sangat krusial. Program pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial harus diintensifkan. Tanpa solusi yang bersifat jangka panjang dan komprehensif, dilema penanganan gepeng di Denpasar akan terus berulang, menuntut perhatian serius dari semua pihak.
Jangan lewatkan update berita seputaran Homeless serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari balipost.com