Warga Solo ramai minta reaktivasi BPJS PBI, Dinsos prioritaskan peserta yang rutin kontrol agar layanan kesehatan tetap lancar.
Ribuan warga Solo mengajukan permintaan reaktivasi BPJS PBI setelah sempat dinonaktifkan. Dinas Sosial menegaskan prioritas diberikan kepada peserta yang rutin menjalani kontrol kesehatan, terutama pasien dengan kondisi kronis.
Langkah ini diambil untuk memastikan akses layanan tetap lancar dan masyarakat yang membutuhkan tidak terganggu. Tetap simak di Homeless untuk kelanjutan reaktivasi BPJS PBI.
Reaktivasi Peserta BPJS PBI Di Solo Jadi Sorotan
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Solo, Samsu Tri Wahyudin, mengungkap bahwa banyak peserta BPJS Kesehatan PBI yang sempat dinonaktifkan kini meminta reaktivasi. Peserta ini sebagian besar adalah pasien yang rutin melakukan kontrol kesehatan di rumah sakit, termasuk lansia dengan riwayat stroke dan hipertensi.
Menurut Samsu, kelompok ini sangat bergantung pada layanan medis yang terjadwal secara rutin. Tanpa reaktivasi, risiko gangguan kesehatan meningkat karena keterlambatan akses layanan, terutama bagi pasien kronis yang membutuhkan pengobatan berkala.
Pernyataan ini dikonfirmasi Samsu melalui telepon kepada Kompas.com, Minggu, 8 Februari 2026. Ia menekankan bahwa langkah ini menjadi prioritas Dinsos agar peserta tetap bisa memperoleh layanan medis tanpa hambatan dan tidak mengalami putus obat atau perawatan.
Syarat Dan Prosedur Reaktivasi
Peserta yang ingin reaktivasi BPJS PBI perlu membawa surat keterangan dari rumah sakit yang membuktikan kontrol rutin atau kondisi gawat darurat. Surat ini bisa diurus sendiri oleh peserta atau melalui anggota keluarga yang mewakili ke Dinsos Kota Solo.
Selain surat keterangan, peserta juga harus membawa kartu identitas (KTP) dan kartu BPJS Kesehatan. Petugas akan memeriksa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan status desil peserta sebelum diajukan proses aktivasi kembali ke Kementerian Sosial.
Prosedur ini memastikan bahwa hanya peserta yang benar-benar berhak menerima layanan kesehatan yang diaktifkan kembali. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga keadilan dan efektivitas program jaminan kesehatan nasional, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan.
Baca Juga: Trans Papua Tembus Target, 2.000 Tenaga Kerja Lokal Terlibat Langsung!
Dukungan Fasilitas Kesehatan
BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa proses reaktivasi dapat difasilitasi melalui Dinas Sosial maupun fasilitas kesehatan (faskes) setempat. Puskesmas, klinik, dan rumah sakit bisa membantu peserta yang sakit untuk segera menghubungi Dinsos agar proses aktivasi berjalan lancar.
Rizzky Anugerah, Kepala Humas BPJS, mengatakan pada Jumat, 6 Februari 2026, bahwa peserta PBI-JK yang tidak aktif tidak perlu panik. Pemerintah telah menyiapkan prosedur dan jalur resmi untuk mengaktifkan kembali peserta yang berhak.
Dengan dukungan fasilitas kesehatan, pasien lansia atau mereka yang memiliki penyakit kronis tetap bisa mengakses layanan medis tanpa menunggu lama. Pendekatan ini mengurangi risiko gangguan kesehatan yang mungkin muncul akibat keterlambatan perawatan.
Penonaktifan Akibat Pemutakhiran Data
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa perubahan status kepesertaan PBI-JK dilakukan karena pemutakhiran data peserta. Beberapa orang dinonaktifkan sementara kepesertaannya dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Proses pemutakhiran ini telah dimulai sejak tahun lalu sebagai upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Langkah ini memungkinkan pemerintah menyalurkan bantuan kepada peserta yang benar-benar memenuhi syarat, sehingga program PBI lebih efisien dan efektif.
Meski demikian, peserta yang masih berhak menerima bantuan dapat diajukan reaktivasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap fleksibel dalam menjaga akses layanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan, tanpa mengorbankan keadilan bagi peserta lain.
Hasil Dan Upaya Pemerintah
Samsu menyebut bahwa sekitar 25.000 peserta yang memenuhi syarat telah berhasil direaktivasi. Proses ini melibatkan koordinasi antara Dinsos, Kemensos, dan BPJS Kesehatan untuk memastikan validitas data serta kelayakan peserta.
Prioritas utama diberikan kepada pasien lansia dan mereka yang memiliki penyakit kronis sehingga kontrol rutin tidak terganggu. Program ini juga menekankan pentingnya dokumentasi medis sebagai bukti hak peserta, sehingga proses reaktivasi lebih transparan dan terstruktur.
Reaktivasi PBI di Solo menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah mengelola program jaminan kesehatan nasional secara responsif. Program ini memastikan akses layanan kesehatan tetap berjalan lancar, peserta yang membutuhkan tetap terlindungi, dan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan yang adil.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari x.com
- Gambar Kedua dari detik.com
