Mensos aktifkan ribuan penerima bansos yang sempat terlibat judol, jelaskan alasan dan tujuan pemulihan bantuan sosial.
Ribuan warga yang sebelumnya terlibat judol kini kembali menerima bantuan sosial. Mensos menegaskan keputusan ini bertujuan memastikan dukungan tepat sasaran dan tetap berpihak pada masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan ini menjadi langkah pemulihan sekaligus penegasan bahwa bansos harus berjalan transparan dan adil. Tetap simak di Homeless.
Ribuan Penerima Bansos Kembali Diaktifkan
Sekitar 3,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebelumnya dicoret dari program bantuan sosial (bansos) karena dinilai tidak memenuhi syarat. Dari jumlah itu, sekitar 600 ribu KPM terindikasi memanfaatkan bansos untuk judi online.
Jadi yang terlibat judi online itu sekitar 600 ribu lebih. Dari situ dilakukan konsolidasi, ada beberapa ribu yang diaktifkan kembali karena memang membutuhkan, kata Gus Ipul, Rabu (28/1/2026).
Pemerintah menekankan kebijakan ini bukan untuk membuka celah penyalahgunaan bansos. Reaktivasi dilakukan selektif, berdasarkan verifikasi lapangan dan pendampingan dari pemerintah daerah agar bantuan tetap tepat sasaran.
Program Keluarga Harapan Dan Sembako Kembali Diterima
Berdasarkan data resmi, sebanyak 477 KPM kembali aktif sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara itu, penerima bansos sembako yang diaktifkan kembali mencapai 2.111 orang.
Reaktivasi ini menegaskan bahwa pemerintah tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi keluarga yang terdampak pandemi maupun kesulitan ekonomi. Gus Ipul menegaskan pengawasan ketat akan diterapkan agar bansos digunakan sesuai tujuan.
Penerima yang diaktifkan kembali diwajibkan tidak lagi terlibat judi online. Setelah ground check dengan pemerintah daerah, mereka diaktifkan kembali. Tentu dengan pengawasan dan pendampingan, ujarnya.
Baca Juga: Respons Cepat Pemerintah Cianjur Tangani Kasus Keracunan MBG
Pengawasan Ketat Untuk Mencegah Penyalahgunaan
Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi aliran dana bansos. Langkah ini penting agar tidak ada penerima yang kembali menyalahgunakan bantuan.
Setiap penerima yang diaktifkan kembali diawasi ketat, termasuk dengan pendampingan langsung oleh pemerintah daerah agar penggunaan bansos sesuai kebutuhan keluarga. Selain pengawasan, pemerintah juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan penggunaan bansos.
Tujuannya agar penerima memahami hak dan kewajiban mereka. Gus Ipul menekankan bahwa program ini bersifat afirmatif, bukan untuk menghukum masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya memahami aturan sebelumnya.
Penerima Bansos Yang Dicoret Dan Alasan Penghapusan
KPM yang dicoret dari daftar bansos meliputi mereka yang tidak lagi layak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), penerima yang terindikasi bermain judi online, dan mereka yang telah meninggal dunia. Pemutakhiran data dilakukan secara berkala agar bantuan sosial benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Meski ada ribuan penerima yang kembali diaktifkan, pemerintah menegaskan seleksi dilakukan ketat. Setiap keluarga yang reaktif harus melalui verifikasi lapangan dan evaluasi administrasi oleh pemerintah daerah.
Langkah ini sekaligus menjaga integritas program bansos agar masyarakat yang berhak tetap mendapatkan bantuan. Dengan kebijakan ini, Kementerian Sosial menegaskan bahwa program bansos tetap berpihak pada warga yang membutuhkan dan dilaksanakan secara transparan, adil, dan akuntabel.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari tempo.co