BGN pastikan sekolah bebas menentukan, tidak ada paksaan mengikuti program MBG meski sebagian sekolah menolak.
Menanggapi penolakan sebagian sekolah terhadap program MBG, BGN menegaskan bahwa partisipasi bersifat sukarela. Tidak ada paksaan bagi sekolah yang memilih untuk tidak mengikuti program ini.
Simak pernyataan ini di Homeless sekaligus menegaskan hak otonomi sekolah dalam menentukan kebijakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan lingkungan belajar masing-masing.
BGN Tegaskan MBG Bersifat Sukarela
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersifat sukarela. Sekolah yang menolak tidak akan dipaksa menerima program ini, sesuai prinsip pemerataan gizi tanpa pemaksaan.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Nanik menekankan agar seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghormati keputusan sekolah. Pemaksaan atau intimidasi dalam penerimaan MBG dianggap bertentangan dengan prinsip kebijakan program.
Hal ini menegaskan bahwa pemerintah fokus pada upaya menyediakan gizi yang baik bagi semua anak, namun tetap menghormati otonomi sekolah dalam menentukan penerimaan program sesuai kebutuhan masing-masing.
Tantangan Sekolah Menolak MBG
Penegasan ini muncul setelah adanya keluhan dari salah satu kepala SPPG di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa sekolah elit dengan jumlah siswa yang besar menolak MBG, menyulitkan pencapaian target penerima manfaat di wilayah tersebut.
Nanik menjelaskan bahwa sekolah-sekolah yang sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi siswanya berhak menolak program. Penolakan ini tidak menandakan kegagalan sekolah dalam mendukung program pemerintah.
Pemerintah pun memahami bahwa kebutuhan gizi tiap sekolah berbeda-beda. Oleh karena itu, MBG dirancang agar fleksibel dan menyesuaikan kondisi nyata di lapangan, tanpa menimbulkan tekanan bagi pihak sekolah.
Baca Juga: HGU Sugar Group Dicabut, Pemerintah Tegaskan Kedaulatan Negara
Fokus MBG Pada Penerima Yang Membutuhkan
Menanggapi penolakan di sekolah elit, Nanik mendorong kepala SPPG untuk mengalihkan perhatian pada penerima manfaat lain yang lebih membutuhkan. Contohnya, anak-anak di pesantren kecil, anak putus sekolah, anak jalanan, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang masih membutuhkan gizi tambahan.
Hal ini bertujuan agar MBG benar-benar tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, program dapat menjangkau kelompok yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam pemenuhan gizi.
Selain itu, pemerintah berharap strategi ini memperkuat prinsip keadilan sosial, memastikan anak-anak yang rentan tetap menerima dukungan gizi yang layak dan mencegah kesenjangan kesehatan.
Instruksi Tegas BGN Untuk Kepala SPPG
Nanik menekankan bahwa kepala SPPG tidak diperkenankan melakukan pemaksaan atau tekanan terhadap sekolah maupun siswa. MBG bukan ukuran keberhasilan sekolah atau penilaian terhadap komitmen mendukung program pemerintah.
Setiap kepala SPPG diarahkan untuk melakukan pemetaan wilayah cakupan secara tepat, mencari penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan. Dengan cara ini, potensi program lebih maksimal dan tepat sasaran.
Penegasan ini sekaligus menunjukkan komitmen BGN dalam menjalankan program MBG secara transparan, humanis, dan sesuai prinsip sukarela. Fokus utama tetap memastikan semua anak yang membutuhkan memperoleh gizi yang layak tanpa menimbulkan tekanan atau konflik dengan pihak sekolah.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari nasional.kompas.com